Jabar Optimalkan Layanan Perizinan 10 Agustus 2011 BADAN Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Jawa Barat (Jabar) akan mengoperasikan serentak gerai perizinan di empat zona wilayah guna mengoptimalkan pelayanan. Pumbukaan gerai layanan dipusatkan di Bogor, Cirebon, Garut dan Purwakarta.

Antisipasi Mafia Perizinan, Walikota Keluarkan Instruksi Tegas 25 Juli 2011 Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara, Ir. Asrun, mengeluarkan instruksi kepada Camat dan Lurah se-Kota Kendari agar mengantisipasi terjadinya mafia (percaloan) perizinan yang dilakukan oknum-oknum tertentu di masyarakat.

Pemerintah Akan Tertibkan Ribuan Izin Pertambangan 25 Juli 2011 Pemerintah akan menertibkan 8.000 izin untuk perusahaan pertambangan yang masih tumpang tindih terkait implementasi Undang-Undang N0 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Pemprov Sulut Terapkan Perijinan Satu Pintu 25 Juli 2011 MANADO – Dalam rangka upaya peningkatan perbaikan iklim usaha di daerah ini, maka Pemprov Sulut kini mulai menerapkan sistem perijinan satu pintu. Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Pergub No. 8 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Untuk Menandatangai Perizinan dan Non Perizinan.

Urus Izin ke Provinsi Jabar Silahkan Datang ke Gerai BPPT 22 Juli 2011 Bagi masyarakat Bogor yang akan mengurus perizinan melalui Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak perlu repot datang ke Bandung. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jabat telah membuka gerai (outlet) unit Layanan Keliling   Badan Pelayanan Perizin Terpadu (BPPT) di Gedung Badan Koordinator Pemerintah Provinsi (BKPP) Wilayah I Bogor Jalan Ir. H.Juanda Kota Bogor.

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Informasi Penting

• Jabar Optimalkan Layanan Perizinan ...
• Minimarket Banyak Bermasalah di ...
• PAD dari Pelayanan Perizinan ...
• Jawa Barat Perbanyak Layanan ...
• BPPT Janjikan Urus Perizinan ...
• DPRD BEKASI DORONG BADAN ...
• Diskusi UKM dengan BPPT ...
• Terkait Izin PT EGI, ...
• 22 investor sepatu asing ...

Seputar BPPT

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menegaskan pihaknya memberi jaminan penyelesaian ijin investasi di Indonesia sesingkat mungkin dan kalau perlu dalam hitungan seminggu atau sebulan bisa selesai.

Peraturan Perundangan

• UU 3 Thn 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
• UU 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi
• UU No 1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing
• UU No 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
• UU no 3 tahun 1982 tentang WDP

Kolom

BKPM Janji Percepat Ijin Investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menegaskan pihaknya memberi jaminan penyelesaian ijin investasi di Indonesia sesingkat mungkin dan kalau perlu dalam hitungan seminggu atau sebulan bisa selesai.

Galeri Foto

Jajak Pendapat

Kontak

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Jl. PHH. Mustofa No.22 Bandung 40124
Tlp / Fax : 022-7217744 / 022-7217755

Bila permohonan izin ke BPPT menemui kendala, anda bisa mengadukan permasalahan pengajuan perizinan melalui website ini. Silahkan klik link dibawah ini untuk mendaftakan pengaduan anda.

Daftar jenis-jenis perizinan yang kami layani, terdapat juga persyaratan dan informasi yang di butuhkan untuk tiap izinnya

Pengumuman

Agenda