Home » Bidang » Bidang Ketenagakerjaan » Jenis Pelayanan Perizinan & Persyaratan

Jenis Pelayanan Perizinan & Persyaratan


A. IZIN

1.  Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

2.  Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA ).

3.  Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) ).

4.  Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal  (LPTKS-AKL).

5.  Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD)

6.  Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja  (LBK).

7.  Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

 

B.  NON IZIN

1.  Rekomendasi  Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah  (LPTKS AKAD).

2.  Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah  (AKAD)

3.  Rekomendasi Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. (SIPPTKIS).

4.  Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job Fair.     

 

PERSYARATAN IZIN dan NON IZIN

 

A.  Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

1.  Surat Permohonan dari Perusahaan (Pengguna TKA)

2.  Mengisi formulir RPTKA

3.  Akte pendirian perusahaan

4.  Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang

5.  Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan

6.  Surat penunjukan TKI sebagi pendamping TKA

7.  Laporan pelaksanan pendidikan dan latihan

8.  Copy RPTKA yang masih berlaku

9.  Copy IMTA yang masih berlaku

10.Copy KITAS

11.Copy PASPORT, VISA

12.Copy bukti pembayaran Dana Kompensasi (DPKK)

 

B.   Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA )

1.   Surat Permohonan dari Perusahaan ( Pengguna TKA )

2.   Mengisi formulir bentuk TA / 02.

3.   Foto Copy RPTKA  yang masih berlaku

4.   Foto Copy IMTA  terakhir

5.   Foto Copy PASPORT , VISA

6.   Foto Copy KITAS

7.   a. Untuk jabatan Pimpinan foto copy Akte Notaris

      b. Untuk  jabatan  Non  Pimpinan foto copy Surat Penunjukan TKI sebagai Pendamping/Counterpart dan Program Diklat.

8.   Bukti  Pelunasan  Dana Kompensasi ( DPKK ) pengguna TKA Yang Asli

9.   Pas Foto berwarna 2 Lembar ukuran 4 x 6 CM

10. Meterai  6.000

 

C.  Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta  ( PPTKIS ).

1.   Surat Permohonan dari Direktur PPTKIS

2.   Copy  SIPPTKI  PPTKIS yang  dilegalisir oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Yang Ditunjuk

3.   Surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan Kepala  Kantor  Cabang  dan  karyawannya  serta penetapan wilayah kerjanya

4.   Surat  pernyataan  Direktur  PPTKIS  tentang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan kantor cabang PPTKIS

5.   Surat Keterangan Domisili Perusahaan

6.   Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas yang menangani ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

7.   a. Surat Persetujuan/Rekomendasi/Pertimbangan Teknis pembentukan Kantor Cabang PPTKIS dari BP3TKI  Bandung.

      b. Laporan hasil peninjauan  ke lapangan Kantor Cabang PPTKIS.

8.   Struktur Organisasi / susunan pengurus serta tugas  dan fungsi kantor cabang.

9.   Daftar inventaris peralatan perkantoran dan fasilitas sarana/prasarana yang memadai.

10. Status kepemilikan kantor (Milik Sendiri/Kontrak)

   ( untuk kontrak minimal 5 tahun dibuktikan dengan perjanjian sewa kontrak  )

11. Pas photo  ukuran   4 x 6   sebanyak  3 buah

 

D.  Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal ( LPTKS AKL )

1.  Surat permohonan dari perusahaan

2.  Rencana kegiatan perusahaan

3.  Foto  copy  Akte  Pendirian  Perusahaan berbentuk PT atau Koperasi.    

     (Tercantum dalam anggaran dasar ada bidang jasa ketenagakerjaan/jasa pada umumnya).

4.  Rekomendasi dari Dinas yang menangani ketenagakerjaan setempat.

5.  Copy bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan  sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1981.

6.  Daftar inventaris peralatan perkantoran.

7.  Surat Keterangan Domisili Perusahaan

8.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

9. Susunan pengurus organisasi (Bagan Struktur Organisasi dan Personil)

10. Copy Sertifikat hak kepemilikan tanah dan bangunan kantor atau perjanjian kontrak rumah minimal 5 (lima) tahun.

11. Pas photo 4 x 6  sebanyak 2 lembar

 

E.  Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD)

1.  Surat permohonan dari LPTKS AKAD

2.  Copy SIUP LPTKS AKAD

3.  a. Surat permintaan dari perusahan pemberi kerja

     b. Rencana kebutuhan tenaga kerja dari pemberi kerja

4.  Rancangan perjanjian kerja antara calon tenaga kerja dengan pemberi kerja

5.  Perjanjian Penempatan tenaga kerja antara calon tenaga kerja dengan LPTKS AKAD

6.  Rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan di Kabupaten/Kota daerah penerima tenaga kerja

 

F.  Rekomendasi  Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah  (LPTKS AKAD)

1.  Surat permohonan dari perusahaan

2.  Rencana kegiatan perusahaan

3.  Foto copy Akte Pendirian Perusahaan berbentuk PT atau Koperasi (Tercantum dalam anggaran dasar ada bidang jasa ketenagakerjaan/jasa pada umumnya).

4.  Rekomendasi dari Dinas yang menangani ketenagakerjaan setempat.

5. Copy bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan  sesuai dengan UU No. 7 / 1981 .

6.  Daftar inventaris peralatan perkantoran.

7.  Surat Keterangan Domisili Perusahaan

8.  Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

9.  Susunan pengurus organisasi (Bagan Struktur Organisasi dan Personil)

10. Copy Sertifikat hak kepemilikan tanah dan bangunan kantor atau perjanjian kontrak rumah minimal 5 (lima) tahun.

11. Pas photo 4 x 6  sebanyak 2 lembar

 

G. Rekomendasi Pengerahan / Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

1.  Surat permohonan dari perusahaan

2.  SPP AKAD (Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD) dari Depnakertrans RI, memuat  :

     a. Rencana kebutuhan tenaga kerja            

     b. Jadwal pemenuhan tenaga kerja

     c. Persyaratan tenaga kerja yang dibutuhkan

3.  Naskah perjanjian tenaga kerja yang sudah diketahui oleh Dinas yang menangani ketenagakerjaan penerima tenaga kerja dan ditanda tangani oleh pemberi kerja.

 

H. Rekomendasi Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS)

1.  Surat permohonan dari Direktur PPTKIS

2.  Copy Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya Perseroan Terbatas (PT)

3.  Copy SIPPTKI yang masih berlaku

4.  Bukti penyampaian laporan penempatan TKI secara periodik ke Menteri.

5.  Rekafitulasi penempatan TKI selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut

6.  Copy rencana kerja penempatan TKI di luar negeri yang akan datang

7.  Copy NPWP

8.  Bukti kepemilikan/sewa/kontrak/kerjasama sarana & prasarana kantor, tempat penampungan dan pelatihan kerja

9.  Neraca keuangan selama 2 tahun terakhir yang di audit akuntan publik

10. Surat pernyataan Direktur Utama PPTKIS yang ditanda tangani diatas meterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI ke luar negeri

11. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 buah

 

I.   Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job Fair.

1.  Permohonan dari penyelenggara pameran bursa kerja dilampiri proposal pelaksanaan Bursa Kerja / Job Fair

2.  Penyelenggara kegiatan Berbadan Hukum

3.  Peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja

4.  Melampirkan data-data :

     a. Jumlah peserta pameran bursa kerja

     b. Persyaratan lowongan pekerjaan

     c. Rencana penempatan dari pemberi kerja

5.  Surat pernyataan tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja baik dari penyelenggara maupun peserta pameran

 

P N B P / DEPOSITO

1.  Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI ditetapkan sebesar  $ 100 (US)/Bulan atau $ 1.200 (US) /Tahun untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

2.  Undang Undang  No. 39  Tahun  2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri untuk Izin Operasional PPTKIS harus ada jaminan Deposito sebesar Rp. 500.000.000,

Penulis : Admin | File :