Home » Bidang » Bidang Peternakan » Dasar Hukum

Dasar Hukum


 

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahum 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/KPTS/PD/8/2008 tentang pemasukan hewan Ruminansia dan produknya dari Negara atau bagian dari Negara (zone) terjangkit penyakit Bovine Spongiform Enccephalopathy (BSE) kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.
  5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18 /Permentan /OT.140/1/2008 tentang syarat dan tata cara tata cara pemberian Usaha Obat Hewan
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pakan.
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/ Permentan /OT.140/4/2009 tentang pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karka Daging dan/Jeroan dari Luar Negeri serta Pemasukan Lainnya yang berlaku,
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT,140/1/2008 tentang syarat dan tata cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, dan Ternak Potong.
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2008 tentang Pemasukan Ternak Rumanansia dan Produknya
  10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular.
  11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/TN.560/1/1984 tentang Pernyataan Indonesia Bebas dari Sebelas Jenis Penyakit Menular.
  12. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain provinsi Jawa Barat.
  13. Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor 63  Tahun  2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
  14. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tanggal 1 September 2011 tentang ketentuan impor dan ekspor hewan dan produk hewan
  15. Peraturan Menteri Peternakan Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya ke dalam wilayah Negara RI
  16. Peraturan Menteri Peternakan Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran benih atau bibit ternak ke dalam dan keluar Negera RI
  17. Peraturan Menteri Peternakan Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang rekomendasi persetujuan pemasukan dan pengeluaran ternak ke dalam dan keluar Negera RI
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
  19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Peirjinan Terpadu

Penulis : Admin | File :