Home » Profil » Tentang BPPT » Jenis Layanan Izin

Jenis Layanan Izin

PASAL 4 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2009


  1. Izin Penebangan Pohon pada Perkebunan Besar di Jawa Barat
  2. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Lintas Kabupaten.
  3. Izin penyelenggaraan pelelangan ikan (TPI)
  4. Surat Izin Usaha Perikanan ((SIUP)
  5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), 14 hari kerja
  6. Surat Pembudidayaan Ikan  di laut dan perairan umum lintas Kab./Kota
  7. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII)
  8. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPII)
  9. Izin Usaha Priner hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi di atas 2000 s.d 6000 m3 per Tahun
  10. PerIzinan Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi
  11. Izin Usaha Wisata  Alam,
  12. Izin Usaha Pemanfaatan kawasan untuk Kegiatan  Penangkaran Jenis Tumbuhan dan / atau Satwa Liar,
  13. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air,
  14. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon,
  15. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka,
  16. Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (PPIKOT)
  17. Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IU-IKOT),
  18. Izin Sementara menyelenggarakan Rumah Sakit Swasta,
  19. pemberian Izin Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan,
  20. Izin Pendirian Rumah Sakit khusus Kelas A,B,
  21. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D
  22. Izin Distribusi Untuk Cabang dan Sub.PAK,
  23. Izin Pelayanan Media Sub.Spesialis Khusus Unit Hamodialisa,
  24. Surat Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Izin Provinsi, Izin Insidentill dan Kartu pengawasan,
  25. Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 9ASDP) di bawah 20n3
  26. Surat Izin Usaha Jasa pengurusan Jasa Transportasi (SIUJPT) dan Herregistrasi,
  27. Surat Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPMKL) dan Herregistrasi,
  28. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi,
  29. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK) dan Herregistrasi,
  30. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) dan Herregistrasi,
  31. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat dan Herregistrasi,
  32. Izin Usaha TALLY DI Pelabuhan dan Herregistrasi,
  33. Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUEMPU) dan Herregistrasi,
  34. Surat Izin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan Herregistrasi,
  35. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Herregistrasi,
  36. Pengesahan Rencana Bngunan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan
  37. Izin mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA),
  38. Izin Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokasi.
  39. Penertiban Izin Pendirian lembaga Bursa Kerja,
  40. Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah (SPP-AKAD) Skala Provinsi,
  41. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indosesia Swasta (PPTKIS),
  42. Penertiban PerIzinan Tempat Penampungan TKI Ke Luar Negeri Skala Provinsi,
  43. Surat Izin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Pengecer Terdaftar,
  44. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Skala Investasi di atas Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  45. Penerbitan Izin Kawasan Industri yang lokasinya lintas Kabupaten /Kota,
  46. Izin Operasional Sekolah Luar Biasa,
  47. Izin Membawa Hewan Kesayangan dan Bibit Ternak antar Provinsi/Pulau
  48. Izin Usaha Distributor Obat Hewan,
  49. Pemberian Izin Serah Pakai Tanah,
  50. Surat Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP)
  51. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA),
  52. Izin Usaha Pertambangan Umum Lintas Kabupaten/Kota
  53. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang,
  54. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio,
  55. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator,
  56. Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan provinsi,
  57. Izin Usaha Kegiatan Penanaman modal dan non Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi,
  58. Persetujuan Fasilitas Fiskal Nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan  Daerah,
  59. Pelayanan Izin lainnya yang menjadi kewenangan Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis : Admin | File :