Home » Profil » Tentang BPPT » Jenis Layanan Non Izin

Jenis Layanan Non Izin

PASAL 5 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2009


  1. Rekomendasi SIUP B2 (Bahan Berbahaya) Distributor Terdaftar,
  2. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol,
  3. Rekomendasi Sub.Distributor Minuman Beralkohol,
  4. Rekomendasi Kantor Perdagangan Perwakilan Asing,
  5. Rekomendasi Bagi.Distributor Gula Untuk Mendapat gula Impor Untuk Operasi Pasar,
  6. Rekomendasi Surat Persetujuan perdagangan Gula Antar Pulau,
  7. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA),
  8. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API) Umum, Produsen,
  9. Rekomendasi Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD),
  10. Rekomendasi Pengeraha, Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),
  11. Rekomendasi Kapada Swasta dalam menyelenggarakan Pameran Bursa Kerja/Job Fair Skala Provinsi,
  12. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIPPTKIS/PPTKIS),
  13. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan/Ternak/BAH/HBAH Antar Provinsi/Pulau,
  14. Rekomendasi Instalasi Karantina hewan Sementara (IKHS) dan IKHS Bahan Asal Hewan,
  15. Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran hewan Kesayangan Antar Provinsi/Pulalu,
  16. Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan,
  17. Rekomendasi Importasi/Eksportasi obat Hewan,
  18. Rekomendasi Pemasukan /Pengeluaran Hewan/Ternak dari dan Ke Luar Negeri,
  19. Rekomendasi Izin Prinsip Produsen Obat Hewan,
  20. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal hewan,
  21. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Benih, Bibit Ternak Hewan Potong,
  22. Sertifikasi Mutu Pakan Ternak,
  23. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner,
  24. Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut,
  25. Surat Keterangan ANDON,
  26. Rekomendasi Ekspor/Impor Ikan Hidup,
  27. Rekomendasi Sarana Produk perikanan
  28. Rekomendasi Usaha Pembudidayaan, Penangkapan Ikan dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing,
  29. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk Kapasitas di Atas 6000m3 per Tahun,
  30. Pertimbangan Teknis Izin Kegiatan Lembaga Konservasi (Antara Lain Kebun Binatang, Taman Safari Skala Provinsi
  31. Pertimbangan Teknis Izin Kegiatan Lembaga Konservasi (Antara Lain Kebun Binatang, Taman Safari Skala Provinsi
  32. Pemberian Pertimbangan Teknis Penunjukan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelestarian Alam, Kawasan suaka Alam danTaman Buru,
  33. Pertimbangan Teknis Perubahan Status dan Fungsi Hutan, Perubahan Status dari Lahan Milik Menjadi Kawasan Hutan, dan Penggunaan serta Tukar Menukar Kawasan Hutan,
  34. Rekomendasi Izin Trayek Lintas Provinsi AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) Rekomendasi Izin Operasi ,
  35. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS),
  36. Rekomendasi Ketinggian Bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ,
  37. Rekomendasi Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan,
  38. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Usaha Penunjang Angkutan Udara (Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan Ekspedisi Muatan Pesawat udara).
  39. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D,
  40. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaran Sarana Kesehatan Tertentu,
  41. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C dan D,
  42. Registrasi Tenaga Kesehatan yang telah Lulus Uji Kompetensi dengan Mengeluarkan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan,
  43. Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan Asing,
  44. Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Perbekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II,
  45. Sertifikasi Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga yang Memproduksi Alat kesehatan dan PKRT Kelas II tertentu,
  46. Rekomendasi Pengakuan Sub/Cabang Penyalur Alat Kesehatan (ALKES),
  47. Rekomendasi Pengakuan Cabang Pedagang Besar Farmasi,
  48. Rekomendasi Izin Komoditi Kesehatan pedagang Besar Farmasi  (PBF) dan Pedagang Besar Alat kesehatan (PBAK),
  49. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Farmasi
  50. Rekomendasi Izin Usaha Industri Farmasi
  51. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional
  52. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional
  53. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik
  54. Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan PKRT Kelas B dan C
  55. Rekomendasi Izin Industri Bahan Baku Farmasi,
  56. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi,
  57. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan,
  58. Rekomendasi dalam Rangka Pemberian Izin Importir produsen,
  59. Rekomendasi dalam Rangka Pemberian Izin Importir Terdaftar,
  60. Rekomendasi terhadap Permohonan Izin  Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (end to end) Cakupan Provinsi.
  61. Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Teknis  Terhadap Permohonan izin Penyelenggaraan Televisi,
  62. Rekomendasi Izin Usaha Tetap,
  63. Pelayanan Non Izin yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penulis : Admin | File :